BERITA

Kota Blitar - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Blitar melakukan evaluasi tata kelola alat kontrasepsi atau alkon. Kegiatan ini berfokus pada pemeriksaan sarana dan prasarana, penyimpanan, serta distribusi alat kontrasepsi untuk mendukung pelayanan program keluarga berencana (KB).

Kepala DP3AP2KB Kota Blitar, Mujianto (14/10/2026), mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerja sama Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Evaluasi dilakukan untuk memastikan pengelolaan alat kontrasepsi berjalan sesuai standar dan prosedur operasional yang berlaku. Evaluasi menyasar sejumlah lokasi, termasuk Puskesmas Bendo dan gudang penyimpanan DP3AP2KB Kota Blitar.

“Pelayanan KB ini menjadi kebutuhan masyarakat. Karena itu, pelayanan harus didukung alat kontrasepsi yang benar-benar memenuhi standar dan sesuai dengan SOP,” kata Mujianto.

Dalam proses evaluasi, terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian, terutama terkait ketersediaan alat kontrasepsi. Beberapa jenis alkon dilaporkan belum tersedia karena belum mendapatkan distribusi dari pemerintah pusat. Selain itu, terdapat pula persediaan yang telah habis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Mujianto menyebut preferensi masyarakat terhadap metode kontrasepsi juga menjadi perhatian. Sebagian akseptor memilih metode yang dinilai praktis dan mudah digunakan, seperti kontrasepsi suntik. Namun, ada pula masyarakat yang memilih metode kontrasepsi jangka panjang sesuai kebutuhan dan pertimbangan masing-masing.

“Temuan dari evaluasi lapangan nantinya akan ditindaklanjuti dan menjadi bahan diskusi secara berjenjang, mulai dari tingkat provinsi hingga pusat,” jelas Mujianto.

Mujianto berharap, hasil evaluasi ini dapat menjadi bahan perbaikan tata kelola alat kontrasepsi, terutama terkait ketersediaan, penyimpanan, dan distribusi agar pelayanan KB semakin optimal. (Lang)