BERITA

Kota Blitar - DPRD Kota Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda, penetapan persetujuan bersama Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 dan penyampaian penjelaskan Wali Kota Blitar terhadap Raperda RPJPD Kota Blitar tahun 2023 - 2045, Kamis (20/06) di Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Blitar 

Wali Kota Blitar, Drs. H. Santoso, M.Pd mengatakan Pemerintah Daerah telah melaksanakan APBD 2023 dengan menaati aturan perundang - undangan tentang pengelolaan keuangan daerah. Sehingga pelaksanaan dan pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan. Terbukti Kota Blitar telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-14 kali berturut - turut dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI.

Wali Kota Blitar menjelaskan pendapat akhir persetujuan ini bagian dari upaya konkrit bersama untuk mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang akuntabel, efisien, efektif dan transparan. Pihaknya juga menyampaikan raperda tentang RPJPD 2025 - 2045 dengan visinya Kota Blitar Cerdas, Inklusif kekuatan budaya, Religi dan Nasionalisme, dengan misi membangun SDM Kota Blitar yang cerdas, sehat dan berdaya saing (Transformasi Digital).

"Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini telah melaksanakan pertanggungjawaban APBD 2023 telah terlaksana dengan baik," kata Wali Kota Blitar.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim mengatakan setelah menyimak pendapat akhir oleh Wali Kota Blitar, DPRD Kota Blitar akan melakukan pembahasan bersama panitia khusus (Pansus) yang dibahas dalam waktu satu bulan. Pansus itu terdiri dari anggota 8 orang fraksi di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

"Ini sudah final dan nantinya akan kita musyawarahkan lagi bersama panitia khusus yang kita lakukan selama satu bulan," kata Syahrul.

Sebelum rapat ditutup, Wali Kota Blitar bersama Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD melakukan penandatanganan persetujuan bersama atas Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Blitar 2023. (Fan)