BERITA

Kota Blitar - Bawaslu Kota Blitar mendorong Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) untuk berperan aktif dalam pengawasan partisipatif di ruang digital. Khususnya dalam mencegah terjadinya pelanggaran kampanye siber  Pilkada Serentak 2024. Hal ini disampaikan Sarwi Ruci -  Komisioner Bawaslu Kota Blitar Divisi  Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (HP2H) dalam Optimalisasi peran KIM sebagai Ujung Tombak Pengawasan Siber pada Pilkada  2024, di ruang Integrated System Center (ISC), Diskominfotik Kota Blitar.

Sarwi Ruci mengatakan Bawaslu Kota Blitar dukungan dari KIM sebagai pengawas partisipatif. Mengingat semakin banyak media digital yang digunakan dalam kampanye. Nantinya Bawaslu Kota Blitar juga bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Blitar untuk memantau media yang tidak resmi atau berpotensi melanggar ketentuan hukum, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Kami harapkan KIM berperan aktif dalam pengawasan partisipatif sehingga sinergi yang terjalin dapat mendukung terciptanya Pilkada yang gembira sesuai tagline Pilkada Kota Blitar," kata Sarwi.

Sementara itu, Kepala Diskominfotik Kota Blitar, Mujianto menjelaskan bahwa Diskominfotik berperan dalam pokja pengawasan siber dan digital. Pihaknya menekankan bahwa potensi pelanggaran sering kali tidak terjadi di akun resmi pasangan calon. Oleh karena itu, pihaknya mengajak KIM untuk aktif melapor jika menemukan kampanye negatif atau tidak pantas di media digital.

"Setidaknya, partisipasi pengawasan bisa dilakukan oleh KIM sesuai dengan kondisi dan sumber daya masing-masing. Seluruh tindak lanjut laporan tetap akan diproses oleh Bawaslu," jelas Mujianto.

Mujianto menambahkan saat ini KIM telah terbentuk di 21 Kelurahan di Kota Blitar. Pihaknya berharap kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi antara Diskominfotik, Bawaslu, dan KIM dalam mewujudkan Pilkada Kota Blitar yang aman, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku.

(Att)