BERITA

Kota Blitar - Pemerintah Kota Blitar memastikan pembinaan atlet dan pengembangan olahraga tetap menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah. Di tengah dinamika yang terjadi dalam kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar, Pemkot menegaskan dukungan terhadap atlet, pelatih, maupun cabang olahraga (cabor) dengan tetap mengedepankan tata kelola anggaran yang akuntabel.

Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin saat dikonfirmasi dalam dialog bersama insan media, Selasa (8/9/2026), mengatakan pemerintah tidak menghentikan dukungan terhadap KONI maupun pembinaan olahraga. Namun, proses penyaluran hibah harus mengikuti ketentuan administrasi dan legalitas yang berlaku. Terlebih, anggaran yang dialokasikan untuk KONI pada 2026 mencapai Rp2,8 miliar. Menurutnya, kehati-hatian tersebut diperlukan agar penggunaan uang publik dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

“Anggarannya tersedia. Ketika legalitas dan persyaratannya sudah lengkap, tentu akan kami salurkan sesuai ketentuan. Silakan digunakan untuk mendukung pembinaan dengan sebaik-baiknya. Bahkan kalau nanti masih ada kekurangan, pemerintah siap membantu mencarikan solusinya. Pelaksanaan Musorkotlub juga kami siap bantu agar dapat segera terlaksana,” ungkapnya.

Mas Ibin menjelaskan, Pemkot telah menerima dokumen penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KONI Kota Blitar, Elim Tyu Samba, yang berlaku mulai 1 September hingga 1 Oktober 2026. Dalam dokumen tersebut, Plt memiliki mandat menjalankan kegiatan harian KONI sekaligus mempersiapkan Musorkotlub untuk menentukan kepengurusan definitif berikutnya. Sementara itu, tidak dicantumkan kewenangan untuk menandatangani perjanjian kontrak maupun melakukan pencairan hibah.

Mas Ibin turut menyebut masa tugas yang relatif singkat menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk menunggu terpilihnya ketua definitif baru. Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban memastikan setiap penggunaan anggaran daerah memiliki dasar hukum, penerima yang jelas, serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diaudit.

Karena itu, kehati-hatian dalam proses administrasi bukan dimaksudkan untuk menghambat pembinaan atlet, melainkan bagian dari upaya menjaga agar dukungan pemerintah dapat tersalurkan secara tepat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Pengelolaan anggaran pemerintah memang harus mengikuti prosedur dan aturan yang sudah ditetapkan. Selama seluruh legalitasnya sudah terpenuhi dan prosesnya sesuai ketentuan, tentu tidak ada persoalan untuk melanjutkan dukungan tersebut,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemkot Blitar juga membuka ruang komunikasi untuk menyelesaikan dinamika kelembagaan KONI secara bersama-sama. Pemerintah mendorong pengurus KONI dan seluruh pihak terkait mengedepankan dialog melalui mekanisme kelembagaan maupun komunikasi langsung, sehingga persoalan administratif dan organisasi dapat diselesaikan tanpa mengganggu agenda pembinaan. (pang)