BERITA

Kota Blitar - Wali Kota Blitar kembali menghadirkan inovasi pelayanan publik dengan meluncurkan “Sapa Mas Wali”, kanal komunikasi dua arah yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, aduan, maupun pertanyaan langsung ke kepala daerah. Melalui platform ini, warga dapat berinteraksi secara langsung dengan jajaran Pemerintah Kota Blitar sekaligus memantau tindak lanjut atas laporan yang disampaikan.

Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin (05/11/2025) menjelaskan, kehadiran Sapa Mas Wali merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kanal ini diciptakan agar setiap laporan warga tersampaikan secara terstruktur dan efisien tanpa harus melalui proses birokrasi panjang.

“Sebelumnya, banyak masyarakat menyampaikan keluhan atau aspirasi lewat media sosial pribadi saya. Tapi karena kanalnya tersebar, tindak lanjutnya kadang tidak bisa secepat yang diharapkan. Sekarang lewat Sapa Mas Wali, semua laporan tersaring oleh admin, lalu langsung saya tanggapi dan diteruskan ke OPD yang menangani. Jadi, setiap masalah masyarakat bisa segera ditindaklanjuti,” ungkap Mas Ibbin.

Mas Ibbin menerangkan, kanal ini juga akan mempercepat koordinasi antarinstansi. Jika laporan menyangkut kewenangan instansi di luar Pemkot Blitar, pihaknya tetap menindaklanjutinya melalui koordinasi lintas lembaga, baik dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun lembaga vertikal seperti PLN atau Dinas PU.

“Contohnya, kemarin ada laporan soal pohon lapuk di Jalan Bali. Setelah dicek, ternyata itu kewenangan Dinas Bina Marga Provinsi. Kami langsung bersurat agar segera ditangani. Prinsipnya, setiap keluhan masyarakat pasti kami tindak lanjuti, baik langsung oleh Pemkot Blitar maupun melalui koordinasi dengan instansi terkait,” jelasnya.

Melalui Sapa Mas Wali, masyarakat kini dapat menyampaikan aspirasi dan aduan secara mudah melalui hotline WhatsApp di nomor 0821-4672-6600. Wali Kota Mas Ibbin berharap kanal ini dapat menjadi jembatan komunikasi yang mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. (Pang)