BERITA

Kota Blitar - Pemerintah Kota Blitar terus menunjukkan komitmennya dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan serta anak. Komitmen ini ditegaskan melalui audiensi antara Pemerintah Kota Blitar dan Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), di Ruang Kerja Wali Kota Blitar, Jumat (31/10/2025).

Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin menjelaskan, pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah kolaboratif antara Pemkot Blitar dan Komnas Perempuan, terutama dalam menangani dinamika sosial pasca peristiwa unjuk rasa yang sempat melibatkan sejumlah pelajar, Agustus lalu. 

Menurutnya sebagian besar kasus yang muncul telah diselesaikan secara humanis dan edukatif tanpa harus berlanjut ke proses hukum. Semua anak yang terdampak juga terus mendapatkan pendampingan dari UPT PPA dan DP3AP2KB Kota Blitar.

“Kami pastikan anak-anak yang sempat terlibat tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa adanya tindakan sekolah yang menghalangi hak mereka untuk belajar,” ungkap Mas Ibbin.

Sebagai langkah pencegahan, kata Mas Ibbin, Pemkot Blitar juga menjalankan program Aksi Berlian (Berantas Kenakalan dan Lindungi Anak) yang diwujudkan melalui patroli malam rutin setiap pukul 22.00 WIB. Program ini bertujuan memastikan tidak ada siswa yang masih berkeliaran di luar rumah, sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.

Sementara itu, Komisioner Komnas Perempuan periode 2025–2030, Yuni Asriyanti memberikan apresiasi atas langkah cepat dan responsif Pemkot Blitar dalam menangani isu perlindungan anak dan perempuan. Pihaknya menyebut, kunjungan tersebut merupakan bagian dari verifikasi lapangan dan pencarian fakta bersama sejumlah lembaga nasional. Termasuk Komnas HAM, KPAI, LPSK, Ombudsman, dan Komnas Disabilitas, terkait peristiwa unjuk rasa yang melibatkan anak dan perempuan di beberapa daerah.

“Kami datang ke Blitar sebagai bagian dari rangkaian pencarian fakta atas peristiwa unjuk rasa yang terjadi Agustus dan September lalu. Hasilnya akan menjadi laporan resmi kepada DPR RI dan Presiden pada Desember 2025 mendatang. Pertemuan hari ini juga menjadi awal kolaborasi yang lebih erat dengan pemerintah daerah,” jelas Yuni.

Pertemuan tersebut menjadi langkah nyata sinergi lintas lembaga dalam memperkuat perlindungan sosial serta memastikan setiap anak dan perempuan di Kota Blitar mendapatkan hak atas rasa aman, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik. (Pang)