Pemkot Blitar Raih Penghargaan Kota Peduli HAM dalam Peringatan Hari HAM Sedunia Tahun 2022

Kota Blitar – Pemerintah Kota Blitar berhasil menorehkan prestasi membanggakan dalam rangkaian Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Kali ini, Pemerintah Kota Blitar memperoleh penghargaan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia tahun 2022. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia kepada Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kota Blitar, Drs. Yudha Budiono, M.M, di Golden Ballroom Hotel Sultan & Residence Jakarta, Senin (12/12/2022).

Penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia tahun 2022 ini merupakan penghargaan kelima yang diterima oleh Pemerintah Kota Blitar. Menurut Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kota Blitar, Drs. Yudha Budiono, M.M, pencapaian ini adalah buah manis dari upaya Pemkot Blitar yang terus mempertimbangkan berbagai aspek penunjang Hak Asasi Manusia dalam setiap penerapan kebijakan dan peraturan.

"Kota Blitar dinilai sebagai Kota Peduli HAM dari Kemenkumham RI, ini kita terima penghargaannya dalam Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-74 tahun" terangnya.

Terdapat beberapa parameter penilaian untuk menetapkan suatu daerah menjadi Kota Peduli HAM. Aspek tersebut mencakup hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak turut serta dalam Pemerintahan, hak atas keberagaman dan pluralisme, hak atas kependudukan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, lingkungan yang baik, sehat, hak atas perumahan yang layak, serta hak perempuan dan anak. Dari kesepuluh parameter tersebut, Pemerintah Kota Blitar mampu meraih nilai 89.55 dengan predikat yang cukup tinggi.

“Total nilai Kota Blitar 89.55 dari kesepuluh aspek penilaian itu, alhamdulillah kita memperoleh penghargaan ini bersama dengan 170 daerah lainnya se-Indonesia,” tambahnya.

Beliau berharap agar penghargaan ini bisa menjadi tanggungjawab bersama. Oleh karena itu, sinergi dan kerjasama antar  stakeholder baik OPD dan Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar perlu diperkuat, khususnya terkait implementasi HAM dalam aturan, penerapan kebijakan, maupun dalam pelaksanaan program kerja masing-masing stakeholder. (Fix)