BERITA

Kota Blitar - Pemerintah Kota Blitar membuka ruang komunikasi untuk menerima aspirasi terkait keberlanjutan pembinaan olahraga dan dukungan anggaran bagi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar, Senin (7/9/2026). Penyampaian aspirasi berlangsung di depan Kantor Wali Kota Blitar dan langsung mendapat penjelasan dari pemerintah daerah, mengenai proses penataan anggaran serta pentingnya pemenuhan aspek legalitas dalam setiap dukungan yang diberikan kepada KONI Kota Blitar. 

Pj Sekretaris Daerah Kota Blitar, Tri Iman Prasetyono menjelaskan, persoalan saat ini bukan terkait intervensi terhadap dukungan anggaran, melainkan aspek legalitas pihak yang berwenang menandatangani perjanjian peminjaman aset maupun dokumen terkait pencairan hibah. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap proses memiliki dasar hukum yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami bukan bermaksud menghalangi, tetapi harus mematuhi regulasi yang ada karena apabila prosesnya tidak sesuai ketentuan, pihak yang menandatangani juga yang akan bertanggung jawab,” ungkapnya.

Tri Iman menambahkan, berdasarkan surat dari KONI Provinsi Jawa Timur, pengurus KONI sementara saat ini memiliki tugas menjalankan aktivitas harian serta mempersiapkan dan melaksanakan Musorkotlub. Sementara itu, penandatanganan perjanjian aset dan proses pencairan hibah dinilai bukan bagian dari tugas rutin harian tersebut. Karena itu, Pemkot memilih berhati-hati agar seluruh tahapan administrasi tetap sesuai ketentuan.

“Kami berharap setelah Musorkotlub, ketua yang terpilih benar-benar dilihat dari sisi legalitasnya untuk dapat melakukan perjanjian dan proses pencairan hibah,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemkot Blitar memastikan proses pembinaan atlet tetap berjalan. Masing-masing cabang olahraga masih melaksanakan latihan dan pembinaan melalui klub maupun sasana, sementara para atlet juga tetap mengikuti berbagai kompetisi. Dukungan pemerintah terhadap olahraga turut diwujudkan melalui uang pembinaan bagi atlet berprestasi, pelaksanaan Car Free Day setiap pekan, serta berbagai event olahraga di Kota Blitar.

Pemkot Blitar menegaskan tidak melakukan intervensi terhadap proses organisasi KONI dan menghormati pelaksanaan Musorkotlub untuk menentukan ketua definitif. Penataan mekanisme anggaran dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian dan pengawasan agar dukungan pemerintah terhadap olahraga dapat disalurkan secara tertib, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. (pang)