BERITA

Kota Blitar - Pemerintah Kota Blitar terus menyiapkan langkah strategis untuk menekan angka anak putus sekolah (ATS). Upaya ini meliputi pendataan, pendampingan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga, agar target wajib belajar bisa tercapai menyeluruh.

Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin menjelaskan saat ini pemerintah mulai mendata anak-anak yang rawan putus sekolah, baik dari SD ke SMP maupun SMP ke SMA. Menurutnya, penyebab anak berhenti sekolah beragam, mulai dari kurangnya pengawasan keluarga hingga kewajiban membantu orang tua bekerja karena keterbatasan ekonomi. Oleh karenanya Pemkot Blitar tidak hanya akan fokus pada solusi pendidikan gratis, namun juga pendampingan pemberdayaan ekonomi keluarga.

“Untuk menekan ATS perlu penanganan lebih menyeluruh. Mobil patroli anak sekolah yang kini beroperasi juga efektif menjaring sebagian kasus anak tidak bersekolah. Namun, intervensi hingga level keluarga, termasuk pemberdayaan ekonomi, juga perlu dilakukan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, Dindin Alinurdin menambahkan koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar penanganan ATS berjalan efektif. Sedangkan untuk jumlah pastinya masih menunggu sinkronisasi dengan data dapodik dan verifikasi lapangan yang ditargetkan selesai akhir bulan ini.

Lebih lanjut, Dindin juga menjelaskan pengembangan program intervensi melalui pendidikan informal dan penyetaraan, sedang dibahas sebagai rekomendasi strategi penanggulangan.

“Saat ini terus kami data secara berkala jumlah anak tidak sekolah, faktor penyebab, serta strategi kolaborasi untuk mengembalikan mereka ke bangku pendidikan,” ujarnya. (Pang)