BERITA

Kota Blitar - Pemerintah Kota Blitar terus melakukan langkah konkret untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan lancar dan sesuai aturan. Salah satunya melalui rapat koordinasi (rakor) satgas MBG yang digelar di ruang rapat Mall Pelayanan Publik (MPP) Bumi Bung Karno, Rabu (24/9/2025). 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, Dindin Alinurdin selaku Sekretaris Satgas MBG menegaskan rakor ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil peninjauan dapur umum SPPG Sananwetan. Dalam koordinasi tersebut tim satgas turut membahas tahap rencana pendampingan lanjutan satgas terhadap pelaksanaan program MBG baik dari aspek lingkungan, legalitas, hingga kesehatan.

“Ini bagian dari upaya Satgas MBG untuk membantu kelancaran program MBG di Kota Blitar. Tadi DLH sudah memberikan banyak saran terkait mekanisme pengelolaan residu dan sampah operasional dapur. Siang ini kami lanjutkan koordinasi di DPMPTSP, karena masih ada SPPG yang belum melengkapi perizinan sebagaimana mestinya. Kami dampingi mana saja yang butuh bantuan agar bisa segera dilengkapi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Blitar, Heru Eko Pramono menyampaikan pihaknya tengah merumuskan standarisasi minimal yang harus dipenuhi setiap dapur umum MBG. Standarisasi ini disusun bersama dinas terkait untuk memastikan semua aspek legalitas dan teknis terpenuhi. Nantinya Satgas akan membuat checklist data untuk memudahkan aspek mana saja yang memerlukan pendampingan.

“Dari pertemuan ini kita mencoba membuat standarisasi minimal idealnya sebuah SPPG seperti apa. Nantinya akan kami buatkan checklist, dalam mempermudah pengecekan mana mana saja yang perlu didampingi untuk dilengkapi misalnya dari segi perizinan NIB, pemenuhan SLHS dari Dinas Kesehatan, kursus dan sertifikasi penjamah, hingga koordinasi terkait inspeksi kesehatan lingkungan (IKL),” Paparnya.

Heru menilai checklist tersebut akan memudahkan pemantauan progres pemenuhan syarat oleh tiap SPPG. Daftar checklist rencananya juga akan dipaparkan kepada seluruh mitra dapur MBG mulai minggu depan.

Heru menjelaskan langkah pendampingan terpadu ini diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan MBG di Kota Blitar agar tetap berjalan sesuai aturan, aman, dan memberikan manfaat optimal bagi peserta didik. Sehingga berbagai kasus atau kendala di daerah lainnya tidak terjadi di Kota Blitar. (pang)