KOta Blitar - Dinas Sosial (Dinsos) berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Blitar menggelar bimbingan teknis (bimtek) serta sosialisasi pengoperasian aplikasi Perlinsos Digital di aula pertemuan Dispendukcapil, Selasa (15/9/2026). Diikuti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping PKH, dan jajaran ASN dari dinas terkait, agenda ini menjadi bentuk persiapan Kota Blitar setelah menjadi salah satu dari 114 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi pilot project nasional.
Kepala Dinsos Kota Blitar, Eka Atikah mengatakan, aplikasi Perlinsos Digital disiapkan untuk menggantikan aplikasi Cek Bansos secara bertahap menuju 2027. Portal ini dirancang untuk mengintegrasikan data penyaluran bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), PBI JKN, hingga penanganan bencana agar lebih transparan dan tepat sasaran.
Sistem baru ini juga terhubung langsung dengan berbagai instansi, seperti Samsat, PLN, BPJS Ketenagakerjaan, BKN, dan beberapa instansi terkait. Sehingga, alasan penolakan bantuan dapat diketahui secara terbuka oleh masyarakat melalui fitur sanggahan.
"Kalau ditolak oleh sistem, nanti disampaikan secara tertulis bahwa yang bersangkutan memiliki kendaraan roda empat atau menggunakan listrik dengan daya sekian karena sistemnya sudah connect dengan Samsat dan PLN," kata Eka.
Dalam implementasinya, Dinsos Kota Blitar mewajibkan pegawai di lingkungan dinas terkait untuk menguasai aplikasi ini terlebih dahulu sebelum memperluas peran agen perlinsos ke seluruh ASN dan OPD. Langkah ini diambil untuk membantu masyarakat sekitar yang menemui kendala terkait status penerimaan bantuan sosial.
Sementara itu, Wahyudi Eko Surono - Kepala Dispendukcapil Kota Blitar menegaskan, kunci utama untuk mengakses portal Perlinsos Digital adalah kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Integrasi data kependudukan ini berfungsi sebagai gerbang validasi utama untuk memangkas birokrasi verifikasi yang selama ini memakan waktu lama.
"Dengan portal digital ini, semua bisa terlayani dengan baik karena gerbang utamanya harus menggunakan Identitas Kependudukan Digital yang sudah terintegrasi dengan instansi lain," jelas Wahyudi.
Melalui sinergi ini, Pemerintah Kota Blitar menyiapkan proses transisi menuju Perlinsos Digital, dengan harapan pengelolaan data dan penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih terintegrasi. (lang)