admin@blitarkota.go.id (0342) 801171

BERITA

BPOM Kediri Gelar Forum Konsultasi Publik di Kota Blitar, Tingkatkan Pelayanan dan Pengawasan Produk Obat & Makanan

Admin Kota 26 Sep 2025 443x
BPOM Kediri Gelar Forum Konsultasi Publik di Kota Blitar, Tingkatkan Pelayanan dan Pengawasan Produk Obat & Makanan

Kota Blitar - Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kediri menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) bertajuk Kolaborasi Pelayanan Prima dan Perbaikan Berkelanjutan Sarana Produksi Obat dan Makanan di Hotel Santika Kota Blitar, Kamis (25/9/2025).

Acara yang digelar secara hybrid ini diikuti perwakilan BPOM Surabaya, BPOM Jember, serta OPD, komunitas UMKM, dan farmasi dari enam wilayah kerja BPOM Kediri. Yaitu Kota dan Kabupaten Kediri, Kota dan Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, serta Kabupaten Trenggalek.

Kepala BPOM Kediri, Winanto menjelaskan forum ini merupakan agenda tahunan untuk membuka ruang komunikasi dua arah antara BPOM, stakeholder, dan masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pengawasan produksi dan distribusi obat dan makanan.

"Melalui forum ini kami meminta masukan kepada jajaran stakeholder, masyarakat, paguyuban farmasi hingga pelaku UMKM agar pelayanan publik kami ke depan dapat terus ditingkatkan. Meskipun indeks pelayanan publik kami sudah prima atau mencapai level memuaskan, namun kami tetap butuh masukan untuk mengetahui apakah layanan kami sudah sesuai harapan serta aspek mana saja yang masih perlu ditingkatkan," ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, BPOM juga mengintegrasikan kegiatan Desk CAPA (Corrective Action Preventive Action). Melalui Desk CAPA, setiap temuan di lapangan terkait sarana produksi obat maupun makanan, dapat langsung ditindaklanjuti dengan perbaikan kondisi teknis maupun non-teknis.

"Forum ini sekaligus memberi manfaat bagi pelaku usaha, karena mereka bisa mendapat masukan langsung dari kami sebagai auditor eksternal gratis. Tujuan akhirnya jelas, demi memenuhi bersama output bahwa produk yang dihasilkan aman, bermutu, berizin, bermanfaat, dan dapat diterima di pasar," tambahnya.

Dengan pengawasan kolaboratif yang melibatkan Tim Koordinasi Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan (TKP2MO) Dinas Kesehatan serta dukungan pengawasan izin operasional dari DPMPTSP, diharapkan sinergi pembangunan sistem pengawasan obat dan makanan yang terpadu dan berkesinambungan dapat terwujud di daerah. (pang)