01 Juni 2010

Rapat Paripurna, Ajukan 2 Raperda

Secara formal, melalui rapat paripurna DPRD Kota Blitar pada hari Senin (31/5), Walikota Blitar menyampaikan dua raperda kepada dewan, masing-masing raperda investasi dan raperda tentang perubahan kedua atas perda No 6 tahun 2008, tentang susunan organisasi tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga tehnis daerah, yang terfokus pada penataan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas).



Drs. Djarot Saiful Hidayat, MS, Walikota Blitar saat dikonfirmasi mengatakan, selama ini investasi, baik permanen maupun non permanen seperti ketika pemerintah memberi fasilitas usaha modal kepada usaha mikro, usaha kecil dan menengah, serta ketika pemerintah tidak boleh menyimpan uang di kantor melainkan harus menyimpannya ke suatu Bank, dalam bentuk deposito berjangka satu bulan dan sebagainya belum ada payung hukumnya.

Dengan pengajuan raperda ini, diharapkan investasi yang dilakukan pemerintah Kota Blitar itu memiliki dasar hukum. Sementara berkaitan dengan raperda tentang perubahan perda No 6 tahun 2008 ini, untuk mengoptimalkan penanganan KB, yang menjadi urusan wajib. Sebab keberadaan KB yang masih jadi satu dengan Bapemas membuat sejumlah anggaran untuk KB dari pemerintah Propinsi Jawa Timur maupun pusat belum terserap maksimal, penanganannyapun dalam evaluasi 3 tahun terakhir ini turun, sehingga dengan perubahan perda ini, KB akan menjadi bidang sendiri, atau menjadi Bapemas dan KB.

Sementara itu untuk membahas 2 raperda ini, dewan telah membentuk panitia khusus (pansus) yang beranggotakan 13 orang. Seperti diungkapkan Drs. Santoso, Sekretaris DPRD Kota Blitar, pansus ini ditargetkan mampu menyelesaikan pembahasan 2 raperda ini dalam 15 hari, yang diawali dengan pembekalan anggota fraksi.
Pasca pembahasan dua raperda ini, rencananya pemerintah juga akan mengajukan 2 raperda lain, yaitu berupa raperda perubahan APBD 2010 dan raperda penataan pasar modern dan tradisional.(yuk)