admin@blitarkota.go.id
(0342) 801171
admin@blitarkota.go.id
(0342) 801171
Penjelasan:
Sebuah kanal Youtube bernama CATATAN POLITIK mengunggah video dengan judul bahwa FIFA menjatuhkan sanksi berat kepada Indonesia akibat terkuaknya pemalsuan dokumen stadion JIS dan terancam batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 tahun 2023.
Berdasarkan hasil penelusuran, dalam video berdurasi 8 menit tersebut tidak ditemukan informasi soal FIFA menjatuhkan sanksi kepada PSSI akibat pemalsuan dokumen stadion JIS (Jakarta International Stadium).
Narator video hanya membacakan artikel media daring soal tanggapan sejumlah pihak terkait kualitas rumput di JIS yang dianggap tidak memenuhi standar FIFA. Selain itu, beberapa klip dalam video tidak terkait dengan narasi FIFA menjatuhkan sanksi kepada PSSI karena pemalsukan dokumen JIS. Salah satu video yang digunakan yakni pemberian sanksi administratif dari FIFA kepada Indonesia karena batalnya Piala Dunia U-20 2023.
Salah satu artikel yang dibacakan berasal dari Populis.id berjudul “Heboh! Gus Umar Tantang Erick Thohir Terkait Polemik JIS: Mau Lu Apa Sih? Coba Tunjukkin Stadion yang Rumputnya Standar FIFA Selain GBK”.
Artikel tersebut memuat pernyataan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Syadat Hasibuan. Ia mempertanyakan apakah ada stadion yang rumputnya berstandar FIFA selain Gelora Bung Karno (GBK).
Artikel lainnya yang dikutip bersumber dari Yoursay.id ini berjudul “Telak, Wasit Terbaik Indonesia Ingkari Klaim Pemerintah Perihal Rumput JIS”. Artikel tersebut memuat pernyataan dari salah satu wasit sepak bola asal Indonesia Thoriq Alkatiri. Thoriq mengungkapkan, rumput di JIS sudah sangat baik. Namun, Thoriq juga tak menyangkal rumput di JIS agak memiliki masalah dalam hal pencahayaan.
Salah satu klip pada awal video yang menampilkan presenter televisi membacakan berita soal Indonesia menerima sanksi administratif dari FIFA identik dengan video di YouTube Metro TV.
Dalam video utuhnya, FIFA menjatuhkan sanksi administratif kepada Indonesia karena batalnya Piala Dunia U-20 2023, bukan pemalsuan dokumen JIS.
Sumber:
