12 Februari 2018

Perubahan Wewenang Pendidikan oleh Pemprov, Pencabutan Subsidi Listrik Menjadi Beberapa Penyebab Naiknya Angka Kemiskinan di Kota Blitar

Dari hasil pemotretan survey sosial ekonomi tahun 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Blitar menyimpulkan angka kemiskinan dikota Blitar naik menjadi 8 persen. Jika tahun 2016 lalu, jumlah warga miskin sekitar 10.040 jiwa, tahun 2017 naik menjadi sekitar 11 ribu jiwa. Hal ini seperti diungkapkan Nanang Widaryoko, kasi statistik sosial BPS Kota Blitar. Sebelumnya Nanang mengaku kaget, ketika mengetahui hasil akhir dari survey yang dilakukan pada tahun lalu. Karena seperti diketahui selama ini Pemkot Blitar sudah menelorkan berbagai program untuk pengentasan angka kemiskinan seperti sekolah gratis-pemberian raskin bagi janda dll.

Menurut Nanang, kenaikan angka kemiskinan dipicu dari beberapa indikator. Diantaranya perubahan wewenang tentang pendidikan tingkat SMA sederajat, dulu menjadi tanggungjawab pemerintah kota/ kabupaten mulai tahun lalu beralih ke pemerintah propinsi. Dikota Blitar angka keluarga yang berada digaris nyaris miskin, rata-rata memiliki anak usia SMA. Sehingga harus mengesampingkan pemenuhan kebutuhan pokok guna membayar biaya sekolah anaknya. Selain itu pencabutan subsidi listrik 900 volt bagi masyarakat mampu.

“Karena harus memikirkan biaya sekolah anaknya yang SMA, mereka menjadi kekurangan dan turun dari kategori nyaris miskin menjadi miskin. Selain itu dikota Blitar 40 persen masyarakat menggunakan listrik berdaya 900 volt termasuk didalamnya keluarga yang taraf ekonomi pas-pas an.Subsidi dicabut,mereka menjadi hidup serba kurang,”jelas Nanang.

Lebih lanjut Nanang menambahkan faktor ketiga, kemiskinan dikota Blitar masuk kategori kemiskinan inti, susah untuk ditekan. Dan faktor keempat, adanya ketimpangan yang cukup tinggi antara golongan pendapatan tinggi dengan golongan pendapatan rendah.(Ram)



Dibaca : 86















Close