08 Februari 2018

Badan Pembentukan Perda ( Bapemperda ) DPRD Kota Blitar Gelar Rapat Jelang Pengesahan Perda Inisiatif Terkait Penyelenggaraan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Rapat digelar untuk memantapkan dan memastikan kesiapan sebelum Perda Inisiatif disahkan. Selain itu ada beberapa poin penting yang ada di dalam perda Inisiatif ini, diantaranya, pembatasan jumlah swalayan yang beroperasi di Kota Blitar, mekanisme pembangunan pasar rakyat dan porsi ketenagakerjaan.

dr Syahrul Alim, Ketua Badan Pembentukan Perda ( Bapemperda ) DPRD Kota Blitar mengatakan , sesuai dengan bahasan awal, Perda Inisiatif ini jika sudah di syah kan berisi pembatasan jumlah minimarket berjejaring di wilayah Kota Blitar. Nantinya minimarket berjejaring yang beroperasi di Kota Blitar dibatasi maksimal 22 toko, itupun harus berda di sepanjang jalan nasional dan provinsi saja, yang juga dibatasi maksimal 3 toko saja. Sementara untuk minimarket atau toko swalayan local tidak ada pembatasan, baik jumlah maupun lokasinya.

“Ini merupakan Perda Inisiatif. Intinya kita ingin minimarket berjejaring seperti indomaret dan alfamar dibatasi maksimal 22 saja, saat ini kan hanya 5 yang sudah ada, itupun nantinya mereka harus membangun toko di jalan provinsi atau jalur nasional saja” Jelas Syahrul.
Perda inisiatif ini juga mengatur porsi tenaga kerja di minimarket berjejaring, diantaranya jumlah karyawan di masing-masing toko, 70% harus warga yang ber KTP atau tinggal di Kota Blitar, Perda ini juga memberi kesempatan seluas luasnya bagi warga local Kota Blitar.

Jumat 09 (02/18) pagi , rencananya Perda Insiatif terkait penyelenggaraan pasar rakyat pusat perbelanjaan dan toko swalayan, akan di syahkan melalui rapat paripurna di DPRD Kota Blitar. ( Yud )



Dibaca : 56