Selamat Datang di Situs Resmi Pemerintah Kota Blitar

Santoso: Dikda Tidak Pernah Tangguhkan Daftar Ulang Siswa Kel. Tanggung

05 Juli 2012

Ratusan massa yang mengatasnamakan Front Masyarakat Peduli Pendidikan Blitar Raya (FMP2BR) pada rabu siang (4/7), melakukan aksi demo di beberapa tempat. Setelah berkumpul di depan TMP Raden Wijaya dengan mengendarai berbagai kendaraan seperti kereta kelinci, mobil pick up, truk dan sepeda motor, para pendemo mulai menggelar aksi damai di depan kantor Dinas Pendidikan daerah kota Blitar.

Trianto, koordinator lapangan FMP2BR saat dikonfirmasi disela-sela aksi menjelaskan, ada beberapa tuntutan yang disampaikan kepada kepala Dinas Pendidikan daerah kota Blitar terkait dengan ditangguhkannya proses daftar ulang bagi 9 (sembilan) siswa dari kelurahan Tanggung di beberapa lembaga sekolah negeri di kota Blitar. Salah satu diantara tuntutan mereka, kepala Dinas Pendidikan diminta membuat surat pernyataan yang berisi akan menerima kembali siswa asal kelurahan Tanggung yang saat ini sedang ditangguhkan proses daftar ulangnya.

Menanggapi hal itu, Drs. Santoso, M.Pd, kepala Dinas Pendidikan daerah kota Blitar mengaku tidak pernah menangguhkan proses daftar ulang. Kondisi saat ini terjadi akibat adanya pro dan kontra masyarakat terhadap rencana pembangunan Autis Center. Untuk itu dihadapan ratusan pendemo, Santoso membuat dan menandatangani surat pernyataan bermaterai yang isinya menyatakan bahwa siswa yang berasal dari kelurahan Tanggung akan diterima sebagai siswa di sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk didalamnya siswa Blitar Raya tanpa diskriminasi.

Dari kantor Dinas Pendidikan daerah kota Blitar, massa melanjutkan aksi damai dengan berjalan kaki menuju kantor DPRD kota Blitar. Mereka ditemui seluruh anggota komisi 1. H. Zubaidi, ketua komisi 1 DPRD kota Blitar saat dikonfirmasi menjelaskan, sebenarnya pihaknya sudah memanggil kepala Dinas Pendidikan beserta beberapa kepala sekolah terkait. Setelah mendengar desas-desus adanya perlakuan diskriminatif pada siswa dari kelurahan Tanggung.

Dari dua keterangan itulah, pihaknya bisa mengambil sikap yakni mengacu pada aturan yang ada bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang adil. Kepada massa, pihaknya mengaku akan memanggil walikota untuk mengklarifikasi permasalahan pada hari sabtu (7/7) mendatang karena saat ini walikota masih diluar kota.
Setelah menyampaikan aspirasi kepada para wakil rakyat, massa melanjutkan demo ke halaman kantor walikota Blitar. Mereka ditemui wakil walikota Blitar bersama sekretaris daerah kota Blitar. (ram)