30 Oktober 2013

Walikota: Pengelolaan PAD Optimal Dukung Pelaksanaan Pembangunan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan Walikota Blitar atas lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Blitar, Senin (28/10).

Dalam kesempatan itu, Walikota Blitar Muh. Samanhudi Anwar, SH., menyampaikan, Pemerintah Kota Blitar mengajukan 5 Raperda. Dari lima Raperda mayoritas terkait erat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diantaranya Raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB Perdesaan dan Perkotaan dibarengi dengan Raperda Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar. Raperda APBD Kota Blitar tahun anggaran 2014 dan Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum serta Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Menurutnya, sumber PAD sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah sehingga pengelolaan pajak retibusi daerah yang optimal sangat dibutuhkan.

Terkait dengan Raperda PBB Perdesaan dan Perkotaan, Walikota Blitar juga menyampaikan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 PBB akan diserahkan kewenangan pengelolaannya ke daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
Rapat paripurna DPRD Kota Blitar yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB itu dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Blitar, Glebot Catur Arijanto, SH. Setelah mendengarkan penjelasan Walikota Blitar, berlanjut dengan pembahasan lima Raperda di DPRD Kota Blitar dengan membentuk panitia khusus. (der)

Close