21 Desember 2010

SKPD Siap Berlakukan Perpres 54 Tahun 2010

Mulai 1 Januari 2011 mendatang, seluruh SKPD sudah mulai memberlakukan Perpres No. 54 tahun 2010, tentang pengadaan barang, jasa pemerintah sebagai pengganti Keppres No 80 tahun 2003. Hal ini diungkapkan, Drs. Didik Hariadi, MA, M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar, ketika ditemui di kantornya. Menurutnya, Dispenduk Capil sudah siap dan mendukung aturan yang berlaku sesuai dengan yang tertuang dalam Perpres No 54 tahun 2010.



Hal senada juga diungkapkan oleh Tarmudji, SE, Kabid PNF & Kesiswaan, Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar, ketika ditemui di ruang kerjanya. Menurutnya, di Dikda Kota Blitar, khususnya Bidang Pendidikan Non Formal akan menyesuaikan aturan yang ada. Khususnya hasil program yang dicapai dari masing–masing kelembagaan yang ada akan diuji kompetensikan kepada dunia usaha dan industri. Sehingga tahun 2011 telah mendapat predikat terakreditasi baik program mapun kelembagaannya, secara bertahap akan diusulkan, mandiri dan profesional serta mendukung sepenuhnya Perpres No 54 tahun 2010 ini.



Untuk perubahan ini ada beberapa matrik perbedaan antara peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003. Diantaranya, peraturan tentang tata cara pengadaan, jumlah bab dan pasal, perencanaan pengadaan, Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), jenis pengadaan, definisi barang dan konsultasi serta pelelangan atau seleksi sebelum tahun anggaran, pekerjaan kompleks dan penggunaan materai, serta peraturan lainnya.



Kalau sebelumnya pada Keppres No. 80 tahun 2003 terdiri dari lampiran I mengenai persiapan, pelaksanaan, swakelola dll serta pelaksanaan penilaian kualifikasi. Sedangkan pada lampiran II terdapat formulir kualifikasi yang terdiri dari 9 bab, 54 pasal sedangkan perencanaan pengadaan pembagian tanggungjawab dalam perencanaan pengadaan antara PA/KPA dan PPK atau panitia belum diatur dengan jelas.



Sementara itu, untuk Perpres No. 54 tahun 2010, diantaranya, lampiran I mengenai perencanaan umum pengadaan, lampiran II pengadaan barang, lampiran III tentang pengadaan pekerjaan konstruksi. Lampiran IV a tentang pengadaan konsultasi badan usaha dan IV b pengadaan jasa konsultasi perorangan, lampiran V tentang jasa lainnya dan VI swakelola. Perpres ini terdiri dari 19 bab, 134 pasal. Sedangkan lingkup perencanaan PA/KPA membuat rencana umum dan pembiayaan pengadaan, PPK memuat rencana (teknis) pengadaan dan ULP–Unit Layanan Pengadaan membuat rencana pelaksanaan (pelelangan,seleksi) pengadaan. Serta ketentuan umum lainnya yang mengatur tentang proses tender dan pelelangan barang dan jasa pemerintah.(ning)