BERITA

Kota Blitar - DPRD Kota Blitar menggelar rapat paripurna dalam agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJMD Kota Blitar 2025-2029, Kamis (10/07/2025) di Graha Paripurna DPRD Kota Blitar. Rapat dipimpin Ketua DPRD Syahrul Alim dan dihadiri Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, Wakil Wali Kota, Elim Tyu Samba, Wakil Ketua I DPRD, Adi Santoso, serta Wakil Ketua II DPRD, M Hardhita Magdi.

Syahrul Alim menyebut, kegiatan ini menjadi bagian penting dalam penyusunan arah pembangunan Kota Blitar lima tahun ke depan. Dalam forum tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah catatan penting untuk penyempurnaan dokumen RPJMD. Misalnya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), perbaikan sistem penerimaan murid baru (SPMB) serta upaya menekan angka pengangguran terbuka. DPRD juga menekankan agar visi-misi kepala daerah dapat diwujudkan melalui program yang realistis dan berdampak langsung kepada masyarakat.

“Supaya selaras, tadi masukan dari fraksi di DPRD untuk menyesuaikan itu (RPJMD) semuanya. Baik dari apa yang ada di dalam dokumen raperda itu, tadi sudah diberikan pandangan umum. Harapannya nanti ada penyesuaian,” ujarnya.

Legislatif berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah semakin kuat demi tercapainya tujuan pembangunan. Pandangan umum fraksi menjadi bahan evaluasi awal agar RPJMD tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar menjawab persoalan strategis kota.

Sementra itu, Wali Kota Blitar, Mas Ibbin menyampaikan terima kasih atas masukan dan pandangan fraksi DPRD. Menurutnya, seluruh catatan itu akan dijadikan acuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan arah pembangunan daerah ke depan. Pemkot berkomitmen menindaklanjuti berbagai rekomendasi agar program kerja berjalan efektif.

“Atas semua saran masukan pendapat saya ucapkan terima kasih. Tentu saja ini diperlukan dan ditindaklanjuti sebagai bagian membangun tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Mas Ibbin.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Blitar akan mengoptimalkan sumber-sumber PAD potensial, mencari pendapatan baru, serta memperkuat BUMD untuk mendukung kemandirian daerah. Selain itu, pemkot juga akan fokus pada perbaikan sistem pajak dan retribusi, pendayagunaan aset daerah, serta mendorong target investasi. (Vid)